Keadilan Sosial Dipertanyakan? Warga Pekon Taman Sari Pugung Keluhkan Penyaluran PKH dan BPNT Tidak Tepat Sasaran

.

Tanggamus — Gelombang keluhan keras mencuat dari warga Pekon Taman Sari, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, terkait penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diduga tidak tepat sasaran. Beberapa warga menuding bahwa mereka yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut malah diabaikan, sementara penerima yang dianggap tidak memenuhi kriteria justru memperoleh manfaat. Minggu (12 Januari 2025).

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan rasa kecewa yang mendalam. Menurutnya, pengajuan untuk menjadi penerima PKH telah dilakukan sejak lama, tetapi hingga kini tidak ada perkembangan berarti. "Kami sudah melengkapi persyaratan, tapi prosesnya seperti jalan di tempat. Kapan kami yang benar-benar membutuhkan akan merasakan keadilan?" ujarnya dengan nada penuh kekecewaan.

Tidak hanya itu, warga lainnya juga mempertanyakan transparansi proses verifikasi dan penentuan kelayakan penerima bantuan. Mereka merasa adanya ketidakjelasan yang memunculkan dugaan permainan di balik layar. "Sudah jelas ada yang lebih layak menerima, tapi kenapa yang justru dapat adalah yang hidupnya lebih mapan? Apakah ada unsur pilih kasih?" tambahnya dengan suara penuh emosi.

Situasi ini memicu keresahan dan rasa tidak percaya terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bantuan sosial. Warga mendesak agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terkait sistem pendataan dan penyaluran bantuan. Mereka meminta agar data penerima dipublikasikan secara terbuka dan proses seleksi diawasi oleh pihak independen.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, warga mengancam akan membawa permasalahan ini ke ranah yang lebih tinggi, termasuk melibatkan aparat hukum dan pihak terkait untuk mengusut adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. "Kami ingin keadilan, bukan janji kosong!" seru salah satu perwakilan warga dengan penuh semangat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait, termasuk aparat pekon dan pendamping PKH, belum memberikan tanggapan resmi atas permasalahan tersebut. Publik menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk membuktikan bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya slogan, tetapi juga hak yang benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

Berita ini ditulis berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan, identitas narasumber telah dirahasiakan.

(Agung Setiawan)